Tolak Pelemahan Independensi KPK

kabar17.com – Forum dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerukan aksi mendukung pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan independensi KPK. Aksi ini, ditegaskan dalam bentuk deklarasi dukungan yang dilangsungkan di gedung sekretariat PSA kampus IPB Baranangsiang, pada Sabtu (14/9/19) kemarin.

Ketua Panitia Ad Hock anti korupsi 11 PTNBH yang juga dosen dan guru besar kebijakan kehutanan IPB, Hariadi Kartodihardjo mengatakan, korupsi merupakan penyebab utama carut-marut pengelolaan sumber daya alam, munculnya masalah sosial dan ekonomi, serta hilangnya kekayaan negara.

Menurutnya, ada sumber daya alam yang diperebutkan dan banyak sekali perizinan yang ilegal. Semua pihak harus tahu bahwa memperbaiki kebijakan tanpa tekanan dan OTT itu hampir tidak bisa. Dan tidak bisa pula diserahkan ke lembaga pemerintah tanpa ada bantuan KPK.

“Ketika kita mendengar KPK ini dilemahkan, IPB bersama 11 PTNBH sudah membuat pernyataan yang diikuti juga oleh 33 universitas di Indonesia dengan dosen yang terlibat disana sudah lebih dari 2000 an. Itu menyatakan keprihatinan yang sama. Intinya pertama, tidak bisa pelemahan KPK ini dilakukan. Apalagi subtansinya adalah penurunan independensi dan integritasnya jika dilihat dari perubahan UU nya yang memungkinkan itu terjadi,” kata Hariadi.

Kedua, lanjutnya, yang lebih esensial adalah sebetulnya bukan hanya UU KPK saja tetapi ada UU lain yang sangat krusial misalnya UU pertanahan, sumber daya air, minerba, ini yang kelihatannya prosesnya sangat tertutup. Tidak terbuka sebagaimana yang dikatakan.

“Atas dasar itu, forum dosen dan mahasiswa IPB menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK. Terakhir saya ingin mengajak semua pihak baik dosen, mahasiswa, dan masyarakat untuk memahami persoalan ini dan tentu sebaiknya mendukung bagaimana KPK ke depan tetap kuat, independen dan memiliki integritas yang tinggi. Karena sejauh pengalaman yang saya ikuti belum ada pengganti lembaga KPK yang mampu untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan ini dengan tekanan dan independensinya,” ucapnya.

Disambung oleh Suryo Adiwibowo, dosen IPB Fakultas Ekologi Manusia, pelemahan KPK itu bertautan sekali dengan kondisi sumber-sumber alam. Sebenarnya selain mengkorupsi APBD atau APBN dibalik itu terjadi juga transaksi-transaksi.

Ia menyebutkan, untuk mengakses sumber-sumber alam, air, tanah, tambang, hutan, itu melalui keputusan-keputusan, lobi, dan sebagainya. Ini yang banyak tidak diketahui. Dan dibelakang itu ada pihak-pihak tertentu yang bermain soal lisensi, izin, atau suap menyuap secara halus.

“Kita perlu beri alamat yang tegas terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai backup politik. Indonesia yang maju bukan hanya yang bebas dari korupsi tapi juga sumber daya alam dan lingkungannya yang lebih baik dan nyaman bagi semua orang. Karena itu amanat konstitusi,” ujarnya.

Jadi, ini adalah pertarungan power di elite menurutnya. Bagaimana mempertahankan KPK. Apakah menguatkan atau melemahkan. Terlihat kekuatan yang mendukung KPK tampaknya tidak dalam posisi kuat. Makanya harus rakyat dan masyarakat akademik yang ikut turun. “Ini yang sedang kita upayakan bersama sama,” ungkapnya.

Sementara, dari perwakilan mahasiswa IPB yang juga Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Galuh Adhiyaksa menyatakan empat hal yakni pertama, meminta Presiden Jokowi untuk mencegah korupsi dan menjaga KPK dari penurunan independensi. Kedua, meminta Presiden Jokowi membuka proses perubahan UU KPK bagi publik untuk memastikan terjadi penguatan KPK sesuai janji presiden.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi membuka proses UU lainnya yang sangat berkait dengan korupsi SDA yang selama ini menjadi perhatian KPK. Keempat, mengajak seluruh insan perguruan tinggi dan masyarakat untuk memperhatikan proses pelemahan KPK ini dan bangkit untuk mencegahnya. (*/KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*