Seruan Tolak Intoleransi di Kota Bogor

kabar17.com – Sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus (PMI, HMI, GMNI GMKI, PMKRI, IMM, KMHDI) dan DPD KNPI Kota Bogor melakukan aksi damai bertajuk “Tolak Intoleransi di Kota Bogor” di halaman kantor wali Kota Bogor, Jl.Ir H Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (1/2/19).

Wali Kota Bogor, Bima Arya yang menerima peserta aksi mengucapkan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa satu frekuensi dengan muspida dan pemerintah kota.

“Semangatnya adalah mengawal serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman yang kita yakini. Dan saya sangat senang teman-teman mahasiswa sangat peduli terhadap itu,” kata Bima.

Ia menambahkan, beberapa hari lalu pemerintah kota beserta muspida dan MUI telah menyampaikan sikap terkait dengan penolakan Bogor Street Fest CGM 2019.

“Bagi kita itu tidak bisa dibiarkan. Ini persoalan yang serius. Saya tahu sikap mereka dan mereka pun tahu sikap kita. Jadi, yang penting kita warnai Kota Bogor ini, dengan pemikiran yang kita yakini yang hari di suarakan oleh mahasiswa,” ungkapnya.

Aksi damai ini, dilakukan dengan tujuan menolak Intoleransi di Kota Bogor terkait adanya surat yang beredar di media sosial dan masyarakat tentang pelarangan Cap Go Meh (CGM) 2019 yang diterbitkan oleh kelompok massa yang menamakan diri Forum Muslim Bogor (FMB).

Koordinator aksi, Anto Siburian mengatakan, Kota Bogor kembali diserang dengan isu intoleransi umat beragama oleh sekelompok golongan yang tidak bertanggung jawab. Imbauan yang mereka edarkan telah membuat masyarakat resah dan membuat suasana Kota Bogor menjadi tidak kondusif.

Ia menegaskan, masyarakat Kota Bogor, tidak perlu memperhatikan seruan tersebut, karena Indonesia memiliki konstitusi yang jelas dan wajib di patuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila suatu golongan atau kelompok masyarakat tidak mematuhi konstitusi yang dituangkan dalam Undang Undang, wajib di hukum sesuai dengan perbuatannya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Kelompok Cipayung Plus dan DPD KNPI Kota Bogor mengambil sikap bahwa memeluk agama dan keyakinan serta menjalankannya adalah sebuah Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga tidak boleh ada golongan atau kelompok manapun yang dapat melarang, menyudutkan, bertindak diskriminatif atau menghalang-halangi.

“Kelompok FMB telah membuat teror dan resah masyarakat Kota Bogor. Karena itu, kami mendesak pihak Polri menangkap dan membubarkan golongan yang melanggar konstitusi khususnya golongan yang intoleransi,” ucapnya.

Ia menerangkan, dalam UU Pasal 28 i Ayat 2, 3, dan 4 UUD 1945 sangat jelas disebutkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Berdasarkan hal di atas, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pamenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

“Kami mengajak masyarakat Kota Bogor untuk melawan sikap radikalisme, terorisme, diskriminatif dan intoleransi serta mendukung Pemerintah Kota Bogor dalam memfasilitasi kegiatan Imlek dan Bogor Street Fest CGM 2019 yang sudah menjadi agenda budaya tahunan di Kota Bogor,” pungkasnya. (KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*