Plt Dirut RSUD Minta Pendapingan dan Pengawalan Pembangunan Gedung Perawatan Kepada Kejari Kota Bogor

kabar17.com – Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Bogor, Rubaeah meminta pendampingan dan pengawalan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor terkait pembangunan gedung Perawatan Blok 3 RSUD. Rubaeah yang di dampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Irawan datang langsung ke kantor Kejari Kota Bogor di jalan Ir.H Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogor pada Senin (24/6/19) kemarin.

Plt Dirut RSUD Kota Bogor, Rubaeah mengatakan, proyek pembangunan gedung RSUD nilainya paling tinggi di Pemkot Bogor, sehingga pihaknya perlu pendampingan dan pengawalan dari Kejari.

“Karena ini proyek strategis untuk pelayanan masyarakat jadi jangan sampai gagal dan jangan ada pengurangan spek, pengurangan pekerjaan. Kami juga akan selalu mengawasi proyek tersebut,” ujar Rubaeah.

Ia mengungkapkan, adanya selisih dari Pagu sebesar Rp. 101 miliar. Sedangkan pemenang proyek menawar Rp. 89 miliar sehingga ada sisa 11,2 miliar dan itu menjadi SILPA kas daerah. Pihaknya juga akan mengajukan dan memanfaatkan untuk membeli alat-alat kesehatan untuk mengisi penunjang daripada ruangan.

“Kita akan ajukan di perubahan 2019 sehingga dengan adanya SILPA ini, kita berharap ruangan pembangun RSUD dengan 264 tempat tidur yang baru bisa di gunakan langsung di tahun 2020, tidak lagi menunggu kegiatan di tahun 2020 untuk pengisian alat-alat kesehatannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Yudi Indra Gunawan menyambut baik kedatangan ibu Rubaeah dan PPK ke Kejari. Menurutnya, ini bentuk itikad baik.

“Karena ini pembangunan besar jadi kita akan sama-sama lakukan proses pengamanan pengawalan dari setiap masing-masing pihak. Ini sudah ada kontrak kedua belah pihak. Maka Kejari kedepannya akan melakukan peran sebagai pengawal TP4 terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut agar pelaksanaan proyek tersebut tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ucapnya.

Kejari, lanjut Yudi, akan lebih prepentif mengantisipasi kemungkinan dalam suatu pekerjaan yang bisa mengarah pada persoalan hukum. Jadi Kejari bukan mengatasi tapi mengantisipasi.

“Yang jelas disini kami apresiasi waktu pelaksanaan 194 hari di mulai dari 17 Juni sampai 27 Desember 2019 dan sudah ada pernyataan kesanggupan jika ada keterlambatan pembangunan pihak pemenang proyek untuk membayar denda keterlambatan yaitu 1/1000 dari nilai kontrak,” katanya.

Di tempat yang sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Irawan menuturkan saat ini sudah masuk pada pembongkaran dan penyiapan menciptakan alur masuk pasien dari IGD ke ruang perawatan. Mungkin dalam waktu satu bulan setelah itu, masuk ke pembuatan tiang pancang dan fisik lainnya.

“Mereka optimis bahwa proyek ini, selesai tepat waktu pada tanggal 27 Desember dan kita jamin dengan tanda tangan kontrak denda 1/1000 dari nilai kontrak berarti mereka serius,” tandasnya. (KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*