Pimpinan DPRD Kota Bogor Minta Pembangunan Mall Boxies Dihentikan Sementara

kabar17.com – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto didampingi Wakil Ketua DPRD 1 dan 3, Jenal Mutaqin dan Eka Wardhana, meninjau rumah warga yang terkena longsor akibat ambruknya Tembok Penahan Tanah (TPT) milik PT. Super Mall atau Mall Boxies 123 di wilayah Kp. Sukajaya 3 RT 01/RW 06 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Senin (14/10/19) sore.

Di lokasi, pimpinan DPRD tersebut langsung melihat reruntuhan bangunan dan berdialog dengan warga yang rumahnya tertimpa reruntuhan. Kedatangan anggota legislatif Kota Bogor itu, didampingi juga oleh Camat Bogor Timur Abdul Wahid dan Lurah Tajur.

Usai meninjau, kepada awak media Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan, dalam setiap pembangunan, pasti ada perencaan, evaluasi dan pengawasan. Namun yang terjadi saat ini, fungsi pengawasan tidak ada sehingga terjadi peristiwa ambruknya pondasi ini. Memang ada faktor cuaca karena saat kejadian hujan, tetapi apabila pembangunan ini sudah diantisipasi dampaknya, tentu akan meminimalisir terjadinya peristiwa seperti ini.

Karena itu, lanjutnya, peristiwa yang terjadi ini harus ditelusuri lebih dalam dan di evaluasi. Untuk itu, DPRD akan segera menurunkan tim investigasi dan evaluasi terkait kejadian ini. “Tim investigasi harus segera turun dan melakukan kajian serta penelusuran di lokasi pembangunan ini. Jadi peristiwa ini tidak cukup hanya ganti rugi saja, tetapi harus ditelusuri secara detail dan mendalam. Apakah pembangunan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan aturan dan kajian-kajiannya,” kata Atang.

Politisi PKS itu pun menegaskan, seluruh aktifitas kegiatan pembangunan Mall Boxies Tajur ini harus dihentikan. DPRD akan segera melayangkan rekomendasi kepada Pemkot Bogor agar menghentikan sementara pembangunan. Selama proses penanganan terhadap korban dan warga terdampak belum selesai, maka pembangunan tidak boleh dilanjutkan.

“Ya, hentikan dulu aktifitas pembangunan di Mall ini, karena permasalahan menyangkut warga harus diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, silahkan pembangunan dilanjutkan kembali. Jadi selama dihentikan, investigasi juga akan dilakukan,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua 1 DPRD, Jenal Mutaqin menambahkan, Pemkot Bogor harus jeli melakukan pengawasan terhadap aktifitas pembangunan, baik pembangunan pemerintahan maupun swasta. Pengawasan yang dilakukan juga harus selektif dan ketat.

“Terkait kondisi bangunan harus ada kajian yang harus dibedah kembali agar tidak menimbulkan peristiwa serupa ke depannya. Pengawasan harus lebih ketat dan nanti DPRD akan merekomendasikan hasil investigasi terutama menyangkut isi kajian amdal lingkungan dan siteplane nya,” jelasnya.

Saat ini, kata jenal, memang ada perubahan hilangnya HO. Di sisi lain terjadi juga dampak lingkungan, padahal HO sangat fatal dan strategis yang seharusnya tetap ada. Jadi, proyek pembangunan harus ada antisipasinya agar tidak terjadi peristiwa seperti ini.

“Kita akan mendisposisi ke komisi terkait untuk melakukan investigasi dan kajian. Kami juga mengapresiasi camat dan lurah yang sudah mendampingi warga dan mengawal terus proses untuk warga. Ganti rugi bagi warga harus sesuai, bahkan warga harus diprioritaskan mendapatkan keamanan dan kenyamanan,” bebernya. (*/KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*