ngobrol santai bareng sts

Perkara Kasus Korupsi Angkahong Kembali Dibahas

kabar17.com – Aktivis, praktisi hukum, politisi, mahasiswa, dan anggota DPRD Kota Bogor menggelar diskusi bertajuk Ngobrol Santai (Ngobras) bersama Sekretaris DPN Peradi, Sugeng Teguh Santoso (STS) di cafe Savana Camp, Jalan Dr. Semeru No. 96, Kota Bogor, Rabu (19/09/2018). Diskusi kali ini, membahas perkara tentang siapa dalang korupsi kasus angkahong.

Usai diskusi, STS menyampaikan, diskusi ini, di gelar karena Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat belum juga mengumumkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan lahan angkahong senilai Rp 43,1 miliar yang berlokasi di belakang Pasar Warung Jambu.

Padahal, surat perintah penyidikan (sprindik) kloter kedua dengan No.Print-59/0.2/FD.1/01/2017 telah dikeluarkan pada 31 Januari 2017. Namun, sikap Kejati Jabar cenderung pasif dalam menangani perkara yang merugikan negara sebesar Rp 23 miliar tersebut.

STS mengatakan, dari diskusi tersebut telah memunculkan fakta baru, yakni terkait pemanggilan pimpinan DPRD oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan, pasca munculnya sprindik tersebut. “Tapi sampai sekarang kasus itu, tak berlanjut, dan kami akan kembali datang ke Kejati untuk mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut,” kata STS.

Menurut dia, pihaknya juga akan mendesak kejaksaan untuk segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus angkahong. “Kami ingin keadilan dapat ditegakan, dan Kejati mesti mengungkap siapa tersangka barunya,” katanya.

STS juga mengaku bahwa sebelumnya, ia sempat berdiskusi dengan ketiga terpidana yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin, yakni Hidayat Yudha Priatna (mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM), Irwan Gumelar (mantan Camat Tanah Sareal) dan Ronny Nasrun Adnan (Ketua Tim Appraisal). “Pada kesempatan tersebut ketiganya mengaku terdzolimi dengan kasus angkahong. Tapi mereka takut bersuara,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo meminta Kejati Jabar segera memproses nama-nama yang disebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung turut serta atau pleger dalam kasus Angkahong.

Apalagi lanjut dia, hal tersebut sudah diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya nomor 994 K/PID.SUS/2017 tertanggal 27 Juli 2017 mengabulkan kasasi jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dan menolak permohonan kasasi tiga terpidana. “Harusnya dengan adanya putusan itu, Kejati langsung bergerak menyelesaikan perkara Angkahong. Terlebih sprindik baru sudah dikeluarkan,” ungkap Dwi.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin mengatakan bahwa masyarakat Kota Bogor masih menunggu keseriusan Kejati Jabar untuk menuntaskan perkara rasuah tersebut. “Hukum tak boleh tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kejaksaan harus dapat menegakkan supremasi hukum dengan setegak-tegaknya,” pungkasnya. (fik)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*