Pembangunan Apartemen The Swiss Belresidence Tanpa Amdal

kabar17.com – Protes dan keluhan warga terhadap proyek pembangunan apartemen The Swiss Belresidence milik PT Lorena Latersia Properti di Jalan Pajajaran V, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, terus begulir. IMB yang telah dikeluarkan Pemkot Bogor menjadi obyek yang dipersoalkan warga, karena masih ada warga terdampak langsung yang belum memberikan perizinan untuk apartemen setinggi 10 lantai dan 1 basement tersebut.

Menyangkut soal perizinan warga, Kabid Tata Lingkungan DLH Kota Bogor Nana Yudiana menegaskan bahwa proses perizinan ada di tingkat wilayah yakni pihak Kelurahan setempat. DLH hanya memproses UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), setelah semua proses di wilayah sudah selesai.

“Izin untuk apartemen Lorena itu hanya UKL dan UPL saja, jadi bukan Amdal. Karena luasan bangunannya dibawah 10.000 meter persegi dan luasan tanahnya dibawah 5 Hektare, sehingga cukup menggunakan UKL dan UPL,” ungkap Nana.

Nana melanjutkan, UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). “Berdasarkan aturan itulah, maka tidak diproses Amdal. Jadi tidak ada publik hearing disini, semuanya diserahkan ke wilayah persoalan urusan warga,” jelasnya.

Nana menambahkan, yang dilakukan DLH hanya pembahasan dokumen pengelolaan saja dan karena tidak ada publik hearing warga. Pihak wilayah dengan pemilik apartemen yang menyelesaikan persoalan warga sekitar, termasuk meminta perizinan warga disana. “Kalau menanyakan soal IMB bisa langsung ke DPMPTSP, karena di DLH hanya membahas pengelolaan saja. Urusan warga juga ada di wilayah antara Kelurahan dan pemilik apartemen kepada warga,” ucapnya.

Terpisah, Lurah Baranangsiang, Suburudin mengungkapkan, sejak awal proses aspek sosial izin warga, pihak pemilik sudah mengajukan izin tertulis dari warga sebanyak 14 orang warga sekitar. Sebelum proses IMB terbit, pihak pengembang sudah melakukan sosialisasi dan perwakilan warga hadir, termasuk Muspika Bogor Timur juga hadir. Wilayah juga sudah beberapa kali menyarankan kepada pihak pelaksana pembangunan agar komunikasi dengan kewilayahan, termasuk ketika ada warga terdampak yang melakukan protes, sudah disampaikan kepada pihak pemilik untuk segera diselesaikan.

“Kami tidak mendapatkan keluhan atau protes langsung dari warga. Tapi kami sudah menyampaikan kepada pihak pemilik maupun pelaksana, agar menyelesaikan ketika ada dampak dampak kepada warga disekitar lokasi proyek,” terangnya.

Menyikapi adanya warga yang protes saat ini, Lurah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemilik untuk segera menyelesaikannya. “Itu merupakan tanggung jawab mereka pihak pemilik, silahkan selesaikan sekecil apapun dampak yang terjadi di wilayah. Jangan sampai pembangunan jalan terus, tapi persoalan dampak warga didiamkan. Itu tidak benar dan pihak pemilik harus turjn tangan,” pungkasnya. (*/KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*