Kemenkes Gelar Pelatihan Penyusunan Kebijakan dan Regulasi KTR

kabar17.com – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Aliansi Bupati dan Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok dan NO TC Bogor menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan dan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sekaligus Pra Launcing APCAT di Salak Padjajaran Hotel, Jl. Padjajaran, Kota Bogor, Rabu (8/5/2019).

Pelatihan ini, diikuti oleh 66 peserta yang merupakan perwakilan dari 20 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Adapun target dan tujuan dari pelatihan penyusunan regulasi KTR ini adalah membangun kesadaran dan pemahaman tentang bahaya rokok. Mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk inisiasi kebijakan KTR. Meningkatkan kemitraan dan jejaring untuk mensinergikan upaya pengendalian tembakau serta membangun kapasitas dalam monitoring dan evaluasi kebijakan KTR.

Hadir sekaligus memberi presentasi dalam implementasi KTR ini, Direktur PTM Kemenkes dr. Cut Putri Arianie, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiyarto, dan Wali Kota Depok, Muhammad ldris. Kota Bogor dan Depok ditunjuk memberi presentasi karena dinilai bagus sebagai contoh dalam penerapan Perda KTR beserta pelarangan total lklan, promosi dan sponsorship rokok.

Direktur PTM Kemenkes dr. Cut Putri Arianie menerangkan, pelatihan ini, terkait dengan bagaimana sebuah kabupaten dan kota mempunyai regulasi KTR yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok termasuk mengatur tentang iklan, promosi dan sponsorship rokok yang sangat masif di wilayah kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Di Provinsi Jawa Barat dan Banten sendiri, sambungnya, masing-masing kabupaten dan kota mempunyai kompleksifitas dalam inisiasi regulasi KTR ini. Oleh karenanya, perlu sebuah pelatihan penyusunan regulasi KTR yang komprehensif serta adanya inisiasi pengaturan terkait larangan iklan, promosi dan sponsorship rokok.

Selain itu, perlu juga memasukkan regulasi terkait e-cigarettes atau rokok elektronik yang sekarang sudah sangat menjamur dan di jual bebas di masyarakat. Karena menurut hasil kajian dan rekomendasi dari WHO dan BPOM Rl, kandungan rokok elektronik sangat berbahaya karena mengandung zat kimia yang memicu timbulnya penyakit kanker. Hal ini, sangat mendesak pula untuk segera ada payung hukum yang melarang konsumsi barang tersebut.

“Diharapkan melalu pelatihan ini, bisa menghasilkan inisiasi regulasi terkait pengaturan KTR yang komprehensif termasuk adanya pelarangan iklan, promosi dan sponsorship oleh rokok di masing masing kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten,” harapnya. (*/KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*