Gelar FGD Permendagri 33Tahun 2019, Bapenda Kota Bogor Dipercaya Jadi pilot Projects Pengelolaan PAD

kabar17.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kota Bogor menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan Permendagri 33 tahun 2019 di Swiss-Belhotel Bogor, Jalan Salak, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (18/9/19).

Kegiatan yang diikuti oleh pengelolaan pendapatan Kota/Kabupaten se-Indonesia ini, dibuka langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya serta di hadiri juga oleh dirjen pendapatan daerah dan direktur penganggaran keuangan daerah.

Plt Kepala Bapenda Kota Bogor, An An Andri Hikmat mengatakan, FGD ini di inisisi oleh Bapenda Kota Bogor karena pihaknya dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah. “Kenapa Kota Bogor selalu menjadi inisiator, karena memang kami di perintahkan dan di percaya oleh Kemendagri untuk menginisiasi ini sebagai pilot project se-Indonesia untuk pengelolaan PAD,” ucap An An.

Menurut An An, Permedagri 33 ini cukup mendadak dan mengejutkan semua pengelola pendapatan, karena Permendagri ini baru selesai pada bulan Juli lalu. Kemudian bulan Agustus di informasikan ke seluruh kota kabupaten se-Indonesia dan mulai satu Januari wajib dilaksanakan.

“Hal ini terkait dengan tunjangan para ASN yang juga di Bapenda ataupun di badan lain yang ada pengelola pajak maupun retribusinya. Jadi, mulai tahun 2020 tidak ada lagi tunjangan-tunjangan lain. Pertama gaji, kedua, tunjangan penambahan penghasilan (TPP). Kalau dulu kan Bapenda atau dinas perizinan ada insentif dari retribusi, intensif dari pajak, nah tahun depan tidak ada lagi semua digabung di TPP,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut An An, yang jadi permasalahan, bagaimana pola penganggaran karena dulu jelas terpisah baik gaji dan TPP serta intensif. Karena ada perubahan, maka dari itu di diskusikan disini untuk SOP dan juga teknis penganggarannya.

“Walaupun ini baru FGD saja, tetapi 100 peserta sudah menandatangani berita acara dan besok kami akan kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti Kemendagri akan memformulasikan, mengecek, memeriksa dan akan menambah, mengurangi jika ada yang memang harus di selesaikan lagi. Setelah itu, akan di jadikan dasar surat edaran menteri kepada seluruh Pemda Kota/Kabupaten se-Indonesia untuk dijadikan dasar pengelolaan, dasar penganggaran, dasar pembuatan DPA maupun tata cara penganggaran di APBD,” pungkasnya. (KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*