Forum Komunikasi Honorer K2

FKH K2 Tolak Tes CPNS Umum 2018

kabar17.com – Ratusan honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer (FKH) Kategori 2 (K2) Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (20/9/2019). Mewakili para honorer, Ketua FKH K2 Kota Bogor, Ade Ismail mengatakan, ada tiga point tuntutan yang disampaikan disini. Pertama, tunda tes CPNS sampai revisi UU ASN di sahkan. Kedua, utamakan K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk diangkat menjadi PNS. Ketiga, perhatikan nasib para guru honorer K2 di Kota Bogor.

Ade menjelaskan, tuntutan ini, dilatarbelakangi oleh terbitnya peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 dan 37 tahun 2018, tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018. Adanya peraturan tersebut, seakan menutup peluang honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS karena batasan usia.

“Permen 36 dan 37 jelas-jelas mendiskriminasi nasib para guru honorer K2. Seharusnya jangan ada pemisahan dan batasan usia bagi kami honorer K2. Sebab, kami sudah puluhan tahun mengabdi,” ucapnya saat bermediasi dengan anggota dewan di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bogor.

Ia mengutarakan, saat ini, tercatat sebanyak 498 honorer K2 se-Kota Bogor masih belum jelas nasibnya, padahal usia mereka rata-rata sudah di atas 35 tahun. “Ironisnya, yang usianya di bawah 30 tahun bahkan yang baru lulus bisa ikut CPNS. Sedangkan kami yang sudah lama mengabdi untuk negara dan mendidik generasi muda tanpa tanda jasa malah ditutup peluangnya menjadi PNS,” ujarnya.

Ia mewakili tenaga honorer K2 meminta dengan sangat kepada anggota dewan dan wali Kota Bogor agar menyampaikan aspirasi ini ke pusat agar Permen PAN RB RI nomor 36 dan 37 tahun 2018 dicabut dan ditinjau ulang kembali. Paling tidak menangguhkan pengangkatan sebelum revisi UU ASN No 131 di sahkan. Selain itu, ia berharap guru honorer K2 segera di angkat sebagai PNS atau ASN.

“Kami mohon kepada para anggota dewan dan pak Wali Kota Bima Arya mengawal dengan baik aspirasi ini. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan tentang nasib kami. Apalagi pak wali kota sudah punya janji kontrak politik dengan kami. Kalau pemerintah bersikeras kami tidak akan tinggal diam dan akan kembali berdemo,” ungkapnya.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*