Diskusi Pengaturan Tanah Kolektif, Komunal Dan Ulayat

Kabar17.com – Belakangan ini semakin banyak kepedulian yang disuarakan oleh berbagai kalangan mengenai urgensi penguasaan kolektif atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dan adopsinya dalam berbagai skema pembaruan tenurial seperti redistribusi, rekognisi, registrasi, restitusi hingga devolusi.

Subyek dari penguasaan kolektif semacam ini bisa berupa kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan hukum milik masyarakat, bahkan juga desa. Kepedulian ini tidak lepas dari kecenderungan privatisasi penguasaan tanah yang sangat pesat dan cenderung diutamakan dalam aneka kebijakan pemerintah. Padahal, privatisasi bukanlah pilihan yang niscaya dan, dalam kondisi tertentu, justru bukan pilihan terbaik.

“Dalam rangka mengonsolidasikan gagasan dan pemikiran para ahli mengenai persoalan yang amat penting ini, sekaligus mengadvokasikannya pada proses kebijakan, maka Pusat Studi Agraria IPB menyelenggarakan forum Diskusi Ahli tentang Pengaturan Tanah Kolektif, Tanah Komunal dan Tanah Ulayat,” demikian dinyatakan M. Shohibuddin, Kepala Divisi pada Pusat Studi Agraria IPB, Kamis (25/10/18).

Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama dengan Samdhana Insititute dan Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ini dilaksanakan pada Rabu, 24 Oktober 2018. Forum ini dihadiri oleh hampir 20 orang dari berbagai penjuru Nusantara dengan beragam latar belakang profesi maupun disiplin ilmu. Mereka adalah para figur yang memiliki keahlian dan/atau pengalaman yang panjang dalam menekuni isu ini baik di ranah kajian, gerakan sosial, advokasi kebijakan, maupun kombinasi di antara ketiganya.

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, Guru Besar Fak. Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), menyatakan bahwa forum Diskusi Ahli ini difokuskan pada pembahasan seputar Pengaturan Tanah Kolektif, Tanah Komunal dan Tanah Ulayat. Dalam forum, menurut Pembina PSA IPB ini, dibicarakan pokok-pokok bahasan berikut ini: Bagaimana pengaturan skema hak yang paling tepat untuk merekognisi dan melindungi tanah ulayat? Bagaimana pengaturan skema hak kolektif dan/atau komunal yang paling tepat untuk merekognisi dan melindungi masyarakat non-hukum adat? Bagaimana pengaturan skema hak yang paling tepat untuk merespons aspirasi sebagian masyarakat penerima tanah obyek land reform (TORA) yang menghendaki jenis hak yang bersifat non-individual? Bagaimana pengaturan skema hak kolektif dan atau komunal yang paling efektif untuk menjamin desa atau kelompok masyarakat dapat melakukan pengadaan dan menguasai tanah yang diperuntukkan untuk “sumber daya bersama” (lahan garapan bersama warga miskin, hutan lindung, dan lain-lain)? Bagaimana pengaturan skema hak kolektif dan atau komunal yang paling efektif untuk menjamin badan usaha milik desa atau kelompok masyarakat dapat memiliki konsesi tanah skala kecil untuk usaha ekonomi yang bersifat produktif?

Hasil-hasil pembahasan kelima pokok bahasan di atas, menurut M. Shohibuddin, akan ditindaklanjuti menjadi beberapa rute policy engagements sebagai berikut. Pertama, memformulasikannya menjadi norma-norma hukum untuk dijadikan rumusan pasal-pasal alternatif mengenai tanah ulayat dan hak kepemilikan bersama yang akan diadvokasikan dalam berbagai proses legislasi dan perumusan kebijakan yang sedang berlangsung di parlemen maupun pemerintah.

Kedua, menyusun berbagai policy paper sebagai landasan akademis dari norma-norma hukum yang dirumuskan di atas.

Ketiga, menghimpun semua naskah dan notulensi selama forum Diskusi Ahli dan menjadikannya sebagai buku rujukan.

“Selain tiga rute di atas, sebuah agenda ilmiah yang lebih panjang juga disepakati, yaitu sebuah kebutuhan untuk menghasilkan kodifikasi atas taksonomi ragam tenurial masyarakat dan kompleksitas praktiknya di tengah proses perubahan agraria dan lingkungan yang pesat dewasa ini. Kodifikasi demikian sangat diperlukan demi menyediakan rujukan terkini mengenai (meminjam judul buku Van Vollenhoven) “Orang Indonesia dan Tanahnya”, tambah M. Shohibuddin. (Tri)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*