Bahas Masalah Pasar dan Transportasi Ala PWI Kota Bogor

kabar17.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menggandeng Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) menggelar dialog dengan tema ‘mencari solusi di bulan suci, masalah pasar dan tranportasi jangan hanya janji’ di kantor PWI Kota Bogor, Jalan Kesehatan nomor 04, Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (23/5/2019).

Acara yang diberi nama ngopi ala wartawan tersebut mengundang sejumlah narasumber dari kalangan Pemerintah, Pengamat, Akademisi dan tokoh terkemuka.

Hadir dalam acara tersebut mewakili Pemerintah Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Wakil DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono dan mantan Dirut PD Pasar Tohaga, Eko Romli. Kalangan pengamat hadir Direktur Eksekutif Centre Budget Analisis (CBA), Ucok Sky Khadafi dan wartawan senior Pikiran Rakyat, Irwan Natsir.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, dalam pemaparannya mengatakan, saat ini, Pemerintah Kota terus melakukan program-program pembangunan, khususnya di bidang transportasi. Dedie menyebut hingga kini untuk mengurai kemacetan di Bogor, Light Rail Transit (LRT) sudah mulai pengerjaannya di Bogor dan dia berharap, LRT secepatnya selesai di kerjakan.

“Transportasi itu, akan sangat membantu masyarakat sebagai kendaraan umum, sehingga akan mengurangi jumlah volume kendaraan pribadi yang masuk ke Kota Bogor,” ujar Dedie.

Untuk keberadaan pasar, Dedie menyebut revitalisasi pasar perlu dilakukan karena kondisi pasar tradisional di Kota Bogor masih kurang tertata dengan baik. Dia mengatakan, berdasarkan rencana sementara, ada enam pasar yang akan direvitalisasi yakni Pasar Sukasari, Pasar Cunpok Padasuka, Pasar Pamoyanan, Pasar Tanah Baru, Pasar Jambu Dua, dan Pasar Taman Kencana.

“Sebenarnya ini, persoalan lama. Maka dari itu, perlu ada perbaikan dari segi bangunan, akses, maupun komoditasnya,” paparnya.

Selain itu, Dedie memaparkan, Pemkot Bogor akan mulai melakukan penataan PKL karena sangat perlu dilakukan untuk meminimalisasi kesemrawutan kota akibat keberadaan PKL.

“Saya juga sudah minta kepada dinas terkait untuk mulai mendata PKL, sehingga kita menegakkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku karena sementara ini data yang diperoleh ternyata banyak PKL tidak beridentitas Kota Bogor,” ujarnya.

“Sengaja kami mengangkat tema itu, karena dua masalah ini dinilai paling sexy di bahas di Bogor, baik Kota maupun Kabupaten,” samhung Direktur LPKP, Rahmat Syamsul Anwar menambahkan. (*)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*