Anggota Dewan Dengarkan Aspirasi Warga Terdampak Proyek Double Track PT KAI

kabar17.com – Warga Kampung Kebon Kelapa RT 03 RW 09, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, yang terdampak proyek double track (rel ganda) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bogor – Sukabumi, mengeluhkan nasib mereka kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin dan anggota dewan lainnya dari fraksi partai Gerindra saat meninjau lokasi terdampak pada Selasa (17/9/19) sore kemarin.

Jenal Mutaqin mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kedatangan warga dari tiga kelurahan di Batu Tulis, Empang dan Kertamaya ke Fraksi Gerindra, pada Minggu (15/9) lalu.

Hasil kunjungan dan pertemuan kali ini, sambung Jenal, ada dua poin penting yang menjadi aspirasi dan harapan warga. Pertama, warga ingin adanya uang kerahiman yang sesuai untuk mencari tempat tinggal baru karena meski tinggal di atas tanah negara, masyarakat tetap memenuhi kewajibannya selama ini. Seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membayar listrik dan PDAM yang resmi dari pemerintah dan sebagainya.

“Warga yang tinggal disini sudah puluhan tahun dan itu tidak gratis meskipun bertempat di atas tanah milik PT. KAI. Sebenarnya warga menyadari hal itu, tetapi disini warga ingin adanya solusi dari pemerintah seperti kompensasi maupun relokasi ke tempat yang semestinya. Dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu mereka,” jelas Jenal.

Kedua, lanjut Jenal, pemerintah memfasilitasi dengan Rusunawa. Baik yang sudah ada atau baru dibangun dengan biaya yang disesuaikan pemerintah untuk sewa atau kontrak atau menyediakan tempat sementara.

Menurut informasi, sambung Jenal, pertemuan untuk sosialisasi antara PT KAI dengan warga terdampak akan kembali dilakukan di bulan September sampai pertengahan Oktober. Pertemuan tersebut akan langsung pada penentuan angka kompensasi yang akan diberikan yang diawali dengan verifikasi data. Dengan begitu, akan diketahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan oleh PT KAI untuk masing-masing bidang tanah.

“Saya berharap pada sosialisasi selanjutnya diharapkan DPRD Kota Bogor diundang sehingga bisa mengetahui seberapa besar uang kerahiman yang layak yang diterima oleh warga,” ujarnya.

Di sisi lain, Jenal bersama anggota DPRD lainnya juga akan membahas aspirasi masyarakat itu dengan Wali Kota Bogor. Sebab, menurutnya, sangat penting lantaran kebijakan yang akan diambil tidak lepas dari anggaran yang dibutuhkan. “Otomatis Walikota dan anggota dewan harus sinergi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FK LPM Bogor Selatan, Rudi Yuniardi mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada warga bahwa rencana pembangunan jalur ganda ini, baru sosialisasi tahap pertama, dan akan ada tahap selanjutnya yakni verifikasi atau menginventarisir terhadap bangunan warga yang terdampak.

“Ditahap kedua inilah, warga ingin mengetahui bagaimana upaya atau solusi dari pemerintah atau seberapa besaran uang kerahiman yang diterima sehingga warga bisa membeli tanah, dan tinggal ditempat yang layak kedepannya,” ujarnya.

Menurut Rudi, ada sekitar 330 bangunan warga yang terdampak khususnya di Kelurahan Batutulis. Ia berharap masyarakat kembali mendapatkan tempat yang layak karena menyangkut status kependudukan seperti KTP, KK, JKN KIS dan lainnya.

Di tempat yang sama, salah satu warga yang juga sebagai Ketua RW 09, Ohi mengungkapkan, pada dasarnya warga setuju dengan adanya rencana pembangunan double track rel kereta api Bogor – Sukabumi. Namun, warga memohon perlindungan dari pemerintah bagaimana nasib warga yang terdampak, karena mayoritas warga yang tinggal disini sudah puluhan tahun.

“Silahkan jika memang akan dipakai tanah ini, kami pun menyadari telah tinggal di tanah milik negara. Tetapi bagaimana tempat warga yang terdampak, apakah ada tempat sementara untuk warga? Jadi, kami ingin ada kejelasan. Kami mohon pemerintah membantu menyelesaikan persoalan warga,” tandasnya. (*/KY)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*