AMBRUK: Proyek Gedung DPRD Kota Bogor Harus di Audit Dan Diinvestigasi

kabar17.com –  Sepuluh LSM dan LBH yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Untuk Keadilan (AMBRUK) menyoroti rubuhnya atap dinding dan plafon di ruang paripurna gedung DPRD Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Sepuluh elemen masyarakat tersebut yakni LSM Jangkar Pakuan Padjajaran, Relawan Perjuangan Keadilan dan Hukum (REKLAIM), LBH Sadar, Kampak RI, Kobra, Mitra Rakyat Bersatu, Takaran Institut, Front Pembela Indonesia, LBH Bogor, dan Forum Alumni Muda (FAM) IPB.

Sona Pernandi dari LBH Sadar berpendapat bahwa meskipun terjadi musibah di gedung DPRD Kota Bogor, penegakkan hukum dan keadilan tidak boleh ambruk. Ia menilai, rubuhnya atap dinding dan plafon gedung DPRD Kota Bogor yang baru diresmikan 10 bulan lalu itu, terindikasi kuat sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran. Bahkan terindikasi tindak pidana korupsi.

Masih kata Sona, gedung yang dibangun dengan menghabiskan biaya Rp72,7 miliar itu, dapat diduga adanya penyelewengan dana pembangunan gedung. Artinya diduga kuat gedung itu dibangun di bawah standar spesifikasi yang seharusnya.

Untuk membuktikan itu, ia mendorong aparat terkait terutama aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, audit, investigasi dan memeriksa sejumlah pihak terkait mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari proses penganggaran oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bogor hingga pelaksanaan pembangunan.

“Sebenarnya sejak awal pelaksanaan proyek pembangunan gedung pada 2016 lalu itu, sudah menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha (kontraktor) di Kota Bogor,” kata Sona.

Berdasarkan informasi pada saat itu, lanjutnya, ternyata rekam jejak kontraktor dalam hal ini PT. Tirta Dhea Addonic Pratama (TDAP) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bogor itu, diduga bermasalah oleh Lembaga Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini pulalah yang menjadi alasan protes dari kalangan kontraktor terutama peserta lelang pada saat itu.

Dari hal itu, Aliansi Masyarakat Bogor Untuk Keadilan (AMBRUK) membuat 10 point pernyataan sikap yakni;

1. Meneliti proses penganggaran oleh DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Pihak manakah yang berinistatif dalam pengajuan/usulan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bogor;
2. Meneliti proses perencanaan termasuk Konsultan Perencananya;
3. Meneliti proses lelang hingga terpilihnya kontraktor. Termasuk pejabat di ULP nya;
4. Meneliti pelaksanaan proyek pembangunannya, sekaligus kontraktor pelaksananya. Kontraktor harus diminta bertanggung jawab dan terbuka apakah ada dana yang mengalir pada pihak-pihak tertentu sehingga menurunkan kualitas/spek bangunan;
5. Meneliti proses pelaksanaan pengawasannya sekaligus konsultan pengawasnya.
6. Meneliti Pejabat Pembuat Komitmen terkait proses pelaksanaan proyek
pembangunan mulai dari awal hingga dengan serah terima bangunan;
7. Meneliti juga TP4D sebagai tim yang mengawal pembangunan di Kota Bogor;
8. Meminta pertanggungjawaban Sekda dan Walikota Bogor, selaku penanggungjawab utama dalam seluruh proses pembangunan di Pemerintahan Kota Bogor.
9 Mendesak DPRD Kota Bogor membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk menangani masalah ini;
10. Mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor untuk mengusut penggunaan
anggaran pembangunan gedung DPRD Kota Bogor tersebut. (*)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*