Achsin: Jalan R3 Belum Ada Kesepakatan

kabar17.com –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan musyawarah dengan pemilik lahan jalan Ring Road Regional (R3) sampai saat ini jalan yang dibangun Pemkot Bogor itu masih belum bisa di lewati oleh masyarakat, karena proses ganti rugi lahan atas nama Siti Khadijah seluas 1.987 meter persegi belum juga rampung.

Penutupan jalam R3 dilakukan oleh Pemkot Bogor sejak Desember 2019 karena sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bogor dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2018/PN.BGR, yang tertuang dalam akte perjanjian damai tertanggal 19 September 2018 Pemkot Bogor akan menutup jalan R3 yang berada di atas tanah milik penggugat apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran sama sekali paling lambat 14 Desember 2018.

Asisten Administrasi Umum (Asum) Setda Kota Bogor, Achsin Prasetyo mengatakan, setalah jalan R3 ditutup, untuk ganti rugi lahan, Pemkot Bogor menempuh langkah appraisal, namun saat proses appraisal berjalan pemkot Bogor meminta pihak pemilik lahan untuk membuka jalan tapi tidak disetujui.

“waktu itu sudah kita sampaikan kita sudah minta jalan dibuka, tapi mereka tetap berpatokan pada akte perdamaian bahwa jalan itu bisa dibuka kalau sudah selesai,” ucap Achsin usai musyawarah dengan pihak pemilik lahan di Balaikota Bogor, Senin (04/3/19).

hingga saat ini, lanjut Achsin sudah melakukan tiga kali musyawarah antara kedua pihak terkait proses appraisal. Pada pertemuan sebelumnya pemkot menyerahkan hasil appraisal kepada pemilik lahan. Dalam appraisal ditentukan bahwa pemkot harus membayar Rp. 14,9 miliar untuk ganti rugi lahan. Namun setelah hasil appraisal diberikan, pihak pemilik lahan meminta waktu untuk mengkaji hasilnya tersebut. Kemudian hari ini di pertemuan ketiga mereka menyampaikan kepada Pemkot Bogor bahwa ada komponen penghitungan dalam appraisal yang tidak sesuai dengan akte perdamaian (akte van dading) yang telah disepakati sebelumnya. Pihak pemilik lahan kemudian meminta penjelasan tentang dasar hukum penghitungan yang tidak sesuai dengan akte van dading tersebut.

“Mereka minta dasar perhitungan yang tidak sesuai akte van dading itu dasar hukum perhitungannya apa dan sebagainya dan Itu nanti kita akan membuat jawaban tertulis kepada mereka,” katanya.

Achsin menuturkan, Dasar hukum penghitungan yang diminta oleh pihak pemilik lahan akan disampaikan oleh pemkot secara tertulis sebab dasar penghitungan dibuat oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) yang dalam pertemuan hari ini berhalangan hadir.

“Tapi pada rapat sebelumnya dari KJPP itu sudah merupakan perhitungan terbaik, tapi tetap kita tunggu lagi saja dari KJPP yang hari ini kebetulan tidak bisa hadir. Harapannya sebelum tanggal 8 sudah selesai (dasar hukum penghitungan),” ujarnya.

Achsin berharap setelah dasar hukum penghitungan selesai dibuat dan diberikan  kepada pemilik lahan, persoalan jalur R3 selesai dan jalan segera kembali dapat dilintasi oleh warga.

“mudah-mudahan ada penyelesaian terbaik secepatnya  baik dari tim hukumnya atau dari pemikik lahannya maupun pemerintah Kota Bogor,” pungkasnya.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*