Masyarakat Giriwoyo Tolak Rencana Pembagunan Pabrik Semen

Tolak Semen

Wonogiri-Puluhan Warga Giriwoyo Wonogiri yang tergabung dalam Paguyuban AJa Kwatir (Argojati Kwandaning Tirtoagung) mendatangi pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri, Rabu (29/5). Kedatangan mereka didampingi oleh Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (LPH YAPHI) Solo.

Pantauan kabar17.com, gabungan masyarakat dari beberapa desa di Giriwoyo tersebut begitu memasuki gerbang pendopo langsung membentangkan spanduk bertuliskan ” Tolak Penambangan di Giriwoyo, Wonogiri”,.

Aksi tersebut menyita perhatian peserta sosialisasi pendaerahan Pajak Bumi Bangunan di pendopo. Namun kemudian mereka digiring memasuki ruang rapat di gedung B Setda Wonogiri untuk beraudiensi dengan unsur eksekutif.

Koordinator LPH YAPHI Solo, Hery Hendroharjuno mengaku, disambati warga Giriwoyo yang resah dengan adanya praktek pengeboran oleh beberapa orang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Banyak orang masuk pekarangan dengan mematok dan mengebor tanpa permisi. Lebih-lenbih ada informasi yang muncul bahwa Giriwoyo akan dijadikan sentral pertambangan dan pabrik semen, yang semakin membuat resah masyarakat. Jangankan penambangan dalam skala besar yang membutuhkan area luas, penambangan kecil saja masyarakat menolak” tegasnya.

Mereka ini, kata Hery, adalah orang yang memiliki tanah di Wonogiri ini. Sangatlah naif jika aspirasi kali ini tidak diterima oleh Pemkab. Pihaknya mendengar akan ada upaya untuk merubah Perda yang baru di berlakukan tahun 2011 terkait tata ruang di wilayah Giriwoyo yang telah diuji publikkan beberapa waktu yang lalu.

“Dalam rencana perubahan RDRTK pun masyarakat  tidak pernah dilibatkan dalam Uji publik, ini tidak benar” tandasnya.

Ia mengatakan, mestinya dalam penyusunan RDTRK ada perwakilan yang representatif yang mewakili masyarakat Giriwoyo. “Intinya kami menolak penambangan di Giriwoyo” tegasnya kembali disambut teriakkan perwakilan masyarakat dengan kata tolak.

Senada dengan Hery, perwakilan petani Giriwoyo, Gatot dalam pernyataan sikapnya dengan tegas menolak rencana pertambangan dan berdirinya pabrik semen di Giriwoyo. “Kami menolak rencana itu, karena hanya kan mengakibatkan kerusakan ekologi lingkungan alam serta merugikan dan menyengsarakan masyarakat” tandasnya.
Selain itu, meminta kepada Bupati Wonogiri untuk membatalkan rencana perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru diundangkan 2 tahun. “Kami akan bersatu padu dalam upaya memperjuangkan kelestarian alam kami dari kegiatan pertambangan di desa kami” lanjutnya.

Sementara itu, Asisten Sekda Wonogiri bidang Pemerintahan, Edy Sutopo menjelaskan bahwa kata kuncinya Pemkab tidak mungkin akan menyengsarakan atau mendholimi masyarakat dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Dalam masalah ini, Bupati mencoba untuk mengangkat kemakmuran program pro-investasi dengan berdirinya beberapa pabrik di wilayah Wonogiri, semua tidak bisa dilaksanakan dengan melanggar peraturan termasuk rencana di Giriwoyo yang baru merupakan embrio dan baru disusun perencanaannya.

Memang RDTRK sudah di DPRD namun belum di Bamus-kan, dan yang mengawal adalah masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita akan berhadapan dengan pemilik tanah terkait ganti untung, ketercukupan air dan lain-lain.

“Silahkan Bapak dan Ibu yang mempunyai wakil di DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Mari kita kawal langkah Pemerintah ini apakah akan melakukan wanprestasi atau bahkan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, dan sejauh mana tahapan-tahapan itu dilakukan” terangnya.

Yang jelas, lanjut Edy, proses penyusunan RDRTK ini tidak segampang apa yang dibayangkan, dimana prosesnya sampai pada pemerintah pusat karena terkait Penyertaan Modal Asing (PMA). (hudy/jpl)

Tags

Related posts

*

*

Current ye@r *

Top