Pengurus UPK PNPM Solo Geruduk Dirjen PMD Kemendagri

1 PNPM

Solo - Ratusan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Solo menolak draft Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang mengatur tentang pembatasan masa kerja bagi mereka, saat Rakernas Evaluasi PNPM Tingkat Jateng di Pagelaran, Selasa (27/11).

Tarmizi A Karim (Dirjen PMD Kemendagri) saat menemui para pengunjukrasa. hudy.kabar17.com

Semula masa kerja diatur sampai dengan usia 56 tahun namun dalam aturan baru nanti pengurus UPK hanya berhak selama 2 kali periode.
Massa yang datang dengan memakai seragam UPK dan ikat kepala hitam bertuliskan “save UPK” meminta Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri, Tarmizi A Karim untuk berdialog terkait kebijakan baru tersebut.

“Dalam draft baru kami hanya diberi masa kerja selam 2 kali periode, dimana dalam satu periode hanya selama 36 bulan. Itu artinya kami hanya berhak bekerja maksimal 6 tahun. Nah, setelah itu bagaimana nasib kami,” kata Korlap aksi, Iwan Setiawan.

Jika draft itu diberlakukan, lanjut Iwan, maka sekian banyak pengurus ini akan kehilangan pekerjaan.

“Tuntutan kami hanya satu, tolak pembatasan masa kerja UPK,” teriaknya.

Beberapa kali para pengunjuk rasa meminta agar Tarmizi menemui mereka, karena tak kunjung keluar, situasi sempat tegang bahkan emosi para pengurus hampir tak terkendalikan. Setelah melalui negosiasi dengan staf Dirjen akhirnya Tarmizi keluar memberikan penjelasan kepada para pengurus UPK. (hudy/bye)

*

*

Current ye@r *

Top